Riyantini

Riyantini lahir 23 November 1956 merupakan lulus dari program Magister Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, mengawali karier sebagai abdi negara alias PNS di Surabaya. Selama itu pula, istri mendiang Notaris Win Martanto itu, setia dengan profesinya. Buahnya, dia dipercaya menduduki jabatan di jajaran pejabat teras di lingkup Pemkab Madiun.

“Dari kecil saya memang sudah bercita-cita untuk menjadi PNS. Artinya saya berkeinginan untuk mengabdi di pemerintahan. Alasan saya, selain dari lingkup keluarga juga semua mengabdi di pemerintahan, pemikiran saya dulu, dengan di pemerintahan saya bisa berbuat banyak untuk masyarakat, membantu masyarakat.” Ujarnya.

Pengabdian wanita ini patut diteladani. Mulai merintis karier sebagai abdi negara di Surabaya tahun 1981, dia ditempatkan di Biro Hukum Provinsi Jatim hingga tahun 1985. Tahun berikutnya, Bu Rin pindah ke Kabupaten Madiun. Masuk era 1987-an kariernya mulai menanjak. Jabatan setingkat Kasubag dipegang. Mulai dari Kasubag Tata hukum, Kasubag PU Bina Marga hingga kemudian menjabat Kabag Badan Kepegawaian Daerah. Dari BKD, lantas dimutasi ke Asisten Administrasi. Dan Semarang, menjadi Kepala Bappeda.

Ibunda dari Sailendra, SH, Agung Windianto, SH, dan Nina Tri Arianti ini terbilang wanita perkasa. Sebab, selain pegang jabatan strategis di Pemkab Madiun, ia juga merangkap jabatan yang tak kalah strategisnya. Yakni, sebagai kepala keluarga sekalilgus merangkap ibu rumah tangga. Itu dilakoni sejak suami tercinta Win Martanto, wafat.

Di sela kesibukan menjadi Kepala Bappeda, Bu Rin mengaku tetap membagi waktu untuk ngumpul bersama keluarganya. ”Walaupun mereka sudah mandiri, kami tetap meluangkan waktu hari Sabtu dan Minggu kumpul bareng,” katanya.

Istri almarhum Wien Martanto ini, membagi kiat-kiat sukses sehingga bisa dipercaya memimpin dilingkup pemerintahan .”Kiat-kiat sukses tentunya kepercayaan yang diberikan oleh bupati kepada saya harus bisa saya pertanggungjawabkan, ibaratnya dapur bupati adalah di bapedda ini tempat mengolah kebijakan sehingga saya harus paham betul apa yang diinginkan bupati, dan saya tidak akan melampaui kewenangan pak bupati harus bekerja sesuai dengan mekanisme kerja, tetapi juga sepandai-pandainya saya tanpa adanya teman-teman atau tim Saya tidak akan bisa menjalankan amanat dengan baik, yang saya tanamkan sejak dulu adalah kebersamaan antara saya ,rekan-rekan dan LSM. Karena saya tidak bisa bekerja sendiri tidak mungkin saya bisa berhasil tanpa adanya dukungan dari teman-teman.”

Format pemerintahan yang diinginkan, tentunya sesuai dengan yang ada pada RPAKD Rencana Pembangunan Anggaran Kerja Daerah, ada program regular dan program prioritas, uprogram prioritas untuk kepentingan masyarakat, semua masyarakat harus mendapatkan perhatian serius.

Empat program pembangunan kinerja utama pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penanganan pengangguran dan sukses dalam pembangunan. Apa yang sudah menjadi komitmen bupati, intinya kesejahteraan masyarakat sesuai misi pak bupati.

Selama mengabdi di pemerintahan, “menurut saya tidak ada kendala yang berat, karena dari awal saya sudah punya keyakinan dan niat yang tulus bahwa saya ingin mengabdikan diri saya di pemerintahan dengan kemampuan yang saya miliki, toh kalaupun ada kendala alhamdulillah masih bisa saya atasi,” tambah wanita asli cilacap ini.

Sumber : Diolah dari Lawupos.net

Artikel Terkait